Tim kami memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang hukum pidana, dan secara rutin melakukan pembelaan terhadap terdakwa yang terlibat dalam kejahatan kerah biru dan kerah putih di semua tingkat Pengadilan Singapura.
Kami berpengalaman dalam semua aspek dari prosedur hukum pidana dan berusaha keras untuk mendapatkan hasil terbaik bagi klien yang menghadapi investigasi atau penuntutan pidana di bawah KUHP atau undang-undang seperti Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer, Undang-Undang Spesies Langka (Impor dan Ekspor), Undang-Undang Imigrasi, Undang-Undang Penyakit Menular dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
Selain terdakwa, kami juga sering diminta untuk memberikan nasihat hukum dan mewakili klien korporat dan pejabatnya mengenai tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan publikasi online. Kami juga berulang kali dipercaya sebagai penasihat eksternal bagi perusahaan-perusahaan internasional terkemuka untuk menjembatani situasi hukum setempat.
Kasus-kasus terkait
- Membela seseorang di Pengadilan Distrik yang didakwa melanggar Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer, pencurian kartu kredit mantan pacarnya di bawah pasal 378 dan memberikan informasi palsu di bawah pasal 203 KUHP (2022).
- Membela seorang perawat pria di Pengadilan Distrik yang didakwa dengan pelanggaran kesopanan di bawah pasal 354 KUHP (2022).
- Hadir di Pengadilan Tinggi untuk seorang terdakwa dalam permohonan tambahan di bawah pasal 251 KUHAP agar perintah penghukuman yang sesuai dibuat, setelah dia dibebaskan dari dakwaan pembunuhan dengan alasan tidak waras: dilaporkan dalam Tan Kok Meng v Jaksa Penuntut Umum [2021] 2 SLR 403.
- Membela pemasok bahan pelapis tahan api dan direkturnya di Pengadilan Negeri yang didakwa melakukan kecurangan berdasarkan pasal 420 KUHP (2021).
- Membela seorang direktur di Pengadilan Negeri yang didakwa berdasarkan pasal 420 KUHP dan pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Korupsi karena menerima suap selama proses pengadaan sejumlah anak perusahaan yang berupa universitas lokal (2021).
- Berhasil membela sebuah perusahaan swasta dan direkturnya dalam sebuah kasus penting di hadapan Pengadilan Banding yang beranggotakan lima orang yang dibentuk secara khusus terkait penuntutan berdasarkan Undang-Undang Spesies Terancam Punah (Impor dan Ekspor): dilaporkan dalam Kong Hoo (Pte) Ltd and another v Public Prosecutor [2019] 1 SLR 1131; Public Prosecutor v Kong Hoo (Pte) Ltd and other appeal [2017] 4 SLR 1291; Public Prosecutor v Kong Hoo (Pte) Ltd dan banding lainnya [2017] 4 SLR 421; Public Prosecutor v Wong Wee Keong dan banding lainnya [2016] 3 SLR 965; Public Prosecutor v Wong Wee Keong dan lainnya [2015] SGDC 300.
- Membela seorang individu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang didakwa tidak mengungkapkan status HIV-nya kepada pasangan seksualnya, yang dengan demikian melanggar pasal 23(1) Undang-Undang Penyakit Menular. Kasus ini terkenal karena mempertimbangkan ruang lingkup kewajiban pengungkapan individu HIV-positif di bawah hukum dan untuk menetapkan kerangka kerja penghukuman untuk pelanggaran non-pengungkapan yang dibawa di bawah pasal 23: dilaporkan dalam GCP v Jaksa Penuntut Umum [2019] 5 SLR 626; Jaksa Penuntut Umum v GCP [2018] SGDC 220.
- Memberikan nasihat hukum dan mewakili pengusaha aluminium asal Vietnam dalam pengujian yudisial dan putusan sela terhadap Pemerintah sebagai akibat dari perintah deportasi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Imigrasi (2018).
- Memberikan nasihat hukum dan mewakili seorang tersangka kunci dalam kasus 1MDB untuk mendapatkan hasil yang memuaskan (2018).
- Membela seseorang di Pengadilan Negeri yang didakwa melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer dalam kasus bunkering kapal (2018).
- Membela mantan kepala sekolah sebuah sekolah menengah di Pengadilan Distrik dan Pengadilan Tinggi dalam penuntutan atas pelanggaran pidana atas kepercayaan oleh seorang pegawai, yang terkenal karena menetapkan kerangka kerja penghukuman untuk pelanggaran yang dibawa berdasarkan pasal 406 dan 408 KUHP: dilaporkan dalam Tan Kim Hock Anthony v Jaksa Penuntut Umum dan banding lainnya [2014] 2 SLR 795; Jaksa Penuntut Umum v Tan Kim Hock Anthony [2013] SGDC 114.