Kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam litigasi kepentingan publik. Tim kami amat dikenal dalam litigasi kepentingan publik yang berisiko tinggi yang menyangkut gugatan konstitusional dan pengujian yudisial atas tindakan administratif. Kami sering dipanggil untuk mempresentasikan atau bertindak dalam kasus-kasus sebagai pengacara utama atau sebagai pengacara pendamping yang tercatat.
Kami meyakini pentingnya memperjuangkan kasus-kasus yang penting, untuk membentuk hukum mengenai isu-isu penting seperti diskriminasi seksual dan kesalahan polisi/jaksa. Kami tidak takut menghadapi orang-orang terbaik di pengadilan tertinggi di negeri ini untuk memperjuangkan prinsip-prinsip konstitusional yang penting, seperti kebebasan berbicara dan kesetaraan.
Kasus-kasus terkait
- Bertindak untuk seorang individu di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding untuk menantang konstitusionalitas pasal 377A KUHP berdasarkan Pasal 12 Konstitusi. Pengadilan tinggi yang beranggotakan lima orang tersebut memberikan kemenangan parsial kepada kliennya dengan mengakui doktrin ekspektasi yang sah secara substantif untuk pertama kalinya dalam hukum Singapura dan menyatakan bahwa pasal 377A sepenuhnya tidak dapat diberlakukan seperti yang berlaku saat ini berdasarkan pernyataan kebijakan yang dibuat oleh Parlemen pada tahun 2007 dan oleh Jaksa Agung pada tahun 2018: dilaporkan dalam Tan Seng Kee v Jaksa Agung dan permohonan lainnya [2022] SGCA 16; Ong Ming Johnson v Jaksa Agung dan hal-hal lain [2020] SGHC 63.
- Bertindak untuk pengadu terhadap dua Wakil Jaksa Penuntut Umum dalam proses disipliner yang dimulai berdasarkan pasal 82A Undang-Undang Profesi Hukum: dilaporkan dalam The Law Society of Singapore v Tan Yanying and another [2022] SGDT 6.
- Bertindak untuk seorang pengacara yang telah berpraktik selama lebih dari 25 tahun untuk mengajukan peninjauan administratif di Pengadilan Tinggi atas deklarasi mengenai perekaman dan penggunaan berbagai pernyataan yang dibuat oleh pengacara tersebut kepada polisi. Juga bertindak untuk pengacara yang bersangkutan dalam proses disipliner yang dimulai berdasarkan pasal 85 (3) Undang-Undang Profesi Hukum: dilaporkan dalam Shanmugam Manohar v Attorney-General and another [2021] 3 SLR 600; Law Society of Singapore v Shanmugam Manohar [2020] SGDT 9.
- Membela seorang individu dalam penuntutan pertama yang diajukan berdasarkan pasal 3(1) Undang-Undang Administrasi Peradilan (Perlindungan) di hadapan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding yang beranggotakan lima orang, dan menentang konstitusionalitas ketentuan tersebut di bawah Pasal 14 Konstitusi: dilaporkan dalam Wham Kwok Han Jolovan v Attorney-General and other appeals [2020] 1 SLR 804;Attorney-General v Wham Kwok Han Jolovan and other matter [2020] 3 SLR 482; Attorney-General v Wham Kwok Han Jolovan and other matter [2020] 3 SLR 446.
- Bertindak untuk pemimpin redaksi sebuah situs berita online independen dalam mosi pidana di Pengadilan Tinggi (Divisi Umum) untuk meminta pengungkapan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selama investigasi polisi. Kasus ini terkenal karena mengklarifikasi cakupan kewajiban jaksa penuntut untuk mengungkapkan materi yang tidak digunakan kepada pembela: dilaporkan dalam Xu Yuanchen v Jaksa Penuntut Umum dan masalah lain [2021] 4 SLR 719.
- Bertindak untuk seorang dokter medis di Pengadilan Banding yang melibatkan permohonan yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan untuk sebuah perintah berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan. Dalam sebuah keputusan yang jarang terjadi, pengadilan tinggi memutuskan bahwa Pemerintah bukanlah "orang" dalam arti ketentuan tersebut dan dalam hal apa pun tidak dapat menunjukkan bahwa pembuatan perintah semacam itu akan adil dan setara: dilaporkan dalam Ting Choon Meng v Attorney-General and other appeals [2017] 1 SLR 373; Attorney-General v Ting Choon Meng and other appeals [2016] 1 SLR 1248; Attorney-General v Lee Kwai Hou Howard and others [2015] SGDC 114.
- Bertindak untuk seorang blogger individu di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dalam menolak permohonan Pemerintah terhadap blogger tersebut atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan: dilaporkan dalam Au Wai Pang v Attorney-General [2016] 1 SLR 992; Attorney-General v Au Wai Pang [2015] 2 SLR 352; Attorney-General v Au Wai Pang [2015] SGHC 16; Au Wai Pang v Attorney-General and another matter [2014] 3 SLR 357.